Bawaslu Singkawang Ajak Semua Elemen Masyarakat Ikut Kawal Demokrasi Lewat Forum Aspirasi Publik
Info Singkawang– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Singkawang terus berupaya memperkuat kualitas demokrasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan bertema “Membangun Sinergi, Memperkuat Regulasi untuk Demokrasi Indonesia yang Berkeadilan” yang berlangsung di Restoran Dayang Resort, Selasa (16/9/2025).
Acara ini menghadirkan berbagai unsur masyarakat. Mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), organisasi keagamaan, kepemudaan, mahasiswa, hingga jurnalis media lokal. Kehadiran beragam pihak ini menjadi bukti bahwa menjaga demokrasi bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, melainkan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga : Pemkot dan KONI Singkawang Sepakat Majukan Olahraga, Siapkan Atlet Berprestasi
Sastra Wirawan, Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Singkawang, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar seremonial.
Setiap saran, kritik, dan ide yang disampaikan peserta akan dikumpulkan, dianalisis, dan diteruskan ke DPR RI sebagai aspirasi resmi masyarakat Singkawang.
“Segala masukan dari forum ini akan kita rekomendasikan ke DPR RI. Tujuannya agar kebijakan dan regulasi pemilu ke depan lebih baik, adil, dan berpihak pada rakyat,” tegas Sastra.
Ia juga mengingatkan bahwa jadwal Pemilu serentak sudah dipastikan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pemilu tetap akan dilakukan serentak, namun dibagi menjadi dua tahap: Pemilu Nasional (pilpres, pileg, DPD) dan Pemilu Kepala Daerah (pilkada).
“Bedanya hanya pada tahapan. Pemilu nasional dan lokal tetap diadakan, tetapi dilakukan dalam dua fase. Ini demi efektivitas dan agar masyarakat tidak terbebani dengan terlalu banyak proses dalam satu waktu,” jelasnya.
Sastra menambahkan, langkah penggabungan aturan ini justru bertujuan menyederhanakan regulasi, bukan memisahkan. Bawaslu mendukung agar aturan Pemilu bisa diintegrasikan menjadi satu regulasi besar yang mudah dipahami publik.
“Apakah nantinya akan berbentuk omnibus law atau hanya modifikasi regulasi yang ada, yang penting prinsipnya satu: semua aturan harus sinkron, sederhana, dan memudahkan penyelenggara maupun pemilih,” tutupnya.
Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi terbuka yang cukup hangat.
Para peserta dari berbagai latar belakang aktif memberikan masukan, mulai dari usulan penguatan pengawasan di TPS, pentingnya pendidikan pemilih sejak dini, hingga perlunya transparansi pendanaan partai politik.
Dengan adanya forum seperti ini, Bawaslu berharap Singkawang bisa menjadi contoh kota yang demokratis, inklusif, dan partisipatif. Kolaborasi semua pihak diharapkan mampu menciptakan Pemilu 2029 yang lebih bersih, jujur, dan adil.
