DPRD Singkawang Dorong Pemekaran Wilayah Demi Pemerataan Pelayanan dan Pembangunan
Info Singkawang- Dalam upaya menjawab tantangan demografi dan mempercepat pemerataan pelayanan publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang melalui Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara resmi mengusulkan pemekaran wilayah administratif di sejumlah titik strategis. Usulan ini dinilai sebagai langkah penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ketua Pansus RPJMD DPRD Singkawang, Afriza Rusandi, menjelaskan bahwa fokus utama pemekaran diarahkan pada wilayah-wilayah dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan beban layanan publik yang kian kompleks, khususnya Kecamatan Singkawang Selatan serta beberapa kelurahan padat penduduk seperti Sedau, Pasiran, dan Roban.
“Usulan ini muncul sebagai rekomendasi strategis hasil pembahasan RPJMD. Kami melihat perlunya penataan ulang wilayah administratif agar pelayanan publik bisa lebih cepat, tepat sasaran, dan merata,” jelas Afriza dalam rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Singkawang pada Senin (28/7/2025).
Baca Juga : Kebakaran di Jembatan 9 Makin Ganas, Manggala Agni Kerahkan Upaya Maksimal
Rentang Kendali Terlalu Luas, Layanan Publik Kurang Maksimal
Salah satu persoalan utama yang melatarbelakangi wacana pemekaran adalah luasnya rentang kendali (span of control) pada Kecamatan Singkawang Selatan. Menurut Afriza, beban kerja administratif dan kebutuhan layanan publik di wilayah tersebut sudah melampaui batas ideal yang dapat ditangani secara efektif oleh satu kecamatan saja.
“Dengan kondisi seperti ini, pemerintah menjadi kurang lincah. Koordinasi antarinstansi menjadi lebih rumit, dan warga pun harus menunggu lebih lama untuk mengakses layanan. Pemekaran adalah solusi jangka panjang,” ujarnya.
Efisiensi Anggaran dan Fokus Pembangunan yang Lebih Tepat
Selain mempercepat pelayanan, pemekaran juga diyakini akan berdampak langsung terhadap efisiensi alokasi anggaran, karena pemerintah daerah dapat menyusun program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Artinya, pembangunan akan lebih terarah dan merata, tidak terpusat di satu titik saja.
Afriza menambahkan bahwa pemekaran bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menjadi kunci untuk memperluas cakupan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis lokal.
“Pemerintah di wilayah hasil pemekaran nantinya akan memiliki ruang kerja yang lebih sempit, namun lebih fokus. Ini akan membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan personal,” katanya.
Langkah Lanjut: Studi Kelayakan dan Pembentukan Tim Teknis
Sebagai bentuk keseriusan, DPRD telah merekomendasikan pembentukan tim teknis yang melibatkan unsur Bappeda dan Bagian Pemerintahan Kota. Tim ini akan bertugas menyusun studi kelayakan (feasibility study) secara menyeluruh, termasuk pemetaan potensi dan tantangan di lapangan.
Hasil studi kelak akan menjadi dasar yuridis dan teknis bagi proses realisasi pemekaran wilayah. Dalam proses ini, semua elemen, mulai dari tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, hingga pelaku usaha lokal akan dilibatkan agar kajian yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
“Studi kelayakan akan melihat dari segala sisi: sosial, ekonomi, geografis, hingga kesiapan infrastruktur pemerintahan. Kita tidak ingin tergesa-gesa, tapi tetap harus bergerak cepat,” tegas Afriza.
Masyarakat Antusias, Pemerintah Kota Dianggap Siap Berubah
Wacana pemekaran ini disambut antusias oleh sejumlah tokoh masyarakat dan warga di wilayah padat penduduk. Banyak yang menilai bahwa selama ini, pelayanan di kantor kecamatan dan kelurahan sering kali memakan waktu lama karena tingginya volume permintaan yang tidak sebanding dengan kapasitas petugas.
Dengan adanya pemekaran, warga berharap akan muncul kantor kecamatan baru yang lebih dekat, pelayanan lebih cepat, dan program-program pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka sehari-hari.
“Ini sinyal kuat bahwa pemerintah kita serius membenahi birokrasi. Bukan hanya merespons keluhan, tapi juga proaktif mencari solusi jangka panjang,” tutur Afriza menutup.
Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Modern dan Inklusif
Pemekaran wilayah bukan sekadar menambah batas-batas administratif baru, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang lebih modern, adaptif, dan inklusif. Dengan tata kelola yang lebih ramping dan terfokus, Singkawang diharapkan mampu menjawab tantangan kota masa depan—khususnya dalam hal urbanisasi, pelayanan digital, dan pembangunan yang berkelanjutan.
