Kalteng Masuk 10 Provinsi dengan Realisasi APBD Terendah, Plt Sekda Ungkap Penyebabnya
Info Singkawan – Kalteng Masuk 10 Provinsi baru-baru ini mencatatkan diri sebagai salah satu provinsi dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terendah di Indonesia. Hal ini menjadi perhatian publik setelah data yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan bahwa Kalteng berada di urutan sepuluh besar provinsi dengan penyerapan anggaran paling rendah. Menanggapi hal ini, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Sugianto Sabran, memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya rendahnya realisasi APBD di provinsi yang terkenal dengan kekayaan alamnya ini.
Realisasi APBD Kalteng: Menyusut di Tengah Tantangan Ekonomi
Kalteng, dengan luas wilayah lebih dari 15 juta hektare, memang dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor kehutanan, pertambangan, hingga kelapa sawit. Namun, meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, pada kenyataannya, realisasi APBD Kalteng mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data terbaru, penyerapan anggaran Kalteng hanya mencapai sekitar 70-75% dari total anggaran yang direncanakan, angka yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya.
Baca Juga: Persiapan Malam Tahun Baru Panggung Perayaan Berdiri di Bundaran HI
Masuk 10 Provinsi Penyebab Rendahnya Realisasi APBD
Plt Sekda Kalteng, Sugianto Sabran, dalam sebuah wawancara dengan media setempat, mengungkapkan beberapa faktor yang menjadi penyebab utama rendahnya realisasi APBD di provinsi ini. Berikut beberapa faktor yang dijelaskan:
1. Tantangan Infrastruktur dan Geografis
Kalteng memiliki wilayah yang sangat luas dan sebagian besar wilayahnya berada di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Keterbatasan infrastruktur menjadi masalah utama dalam hal distribusi anggaran dan pelaksanaan proyek-proyek yang telah direncanakan. Misalnya, proyek pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya seringkali terkendala oleh kondisi geografis yang ekstrem, seperti hutan lebat, rawa, serta keterbatasan transportasi.
“Wilayah kami sangat luas, dan banyak daerah yang sulit dijangkau. Untuk itu, implementasi anggaran terkadang membutuhkan waktu lebih lama, dan hal ini menghambat penyerapan anggaran yang cepat,” kata Sugianto.
2. Birokrasi yang Rumit
Sistem birokrasi di Kalteng juga menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan APBD. Proses perencanaan dan pengalokasian anggaran yang panjang serta mekanisme pengadaan barang dan jasa yang rumit sering kali menyebabkan penundaan dalam realisasi proyek. Meski pemerintah daerah sudah berusaha untuk mempercepat proses administrasi, efisiensi birokrasi yang kurang optimal seringkali menghambat implementasi anggaran.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Sugianto juga menyoroti masalah keterbatasan SDM dalam pelaksanaan proyek-proyek APBD.
4. Pandemi COVID-19
Tak dapat dipungkiri, pandemi COVID-19 turut memberikan dampak besar terhadap perekonomian dan pengelolaan anggaran daerah. Meskipun tahun 2023 ini Kalteng telah berusaha bangkit, dampak pandemi masih terasa dalam hal pemulihan ekonomi dan pengalokasian anggaran. Banyak anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk kegiatan pembangunan terpaksa dialihkan untuk penanganan darurat kesehatan dan bantuan sosial. Ini menyebabkan realisasi APBD untuk sektor pembangunan fisik dan infrastruktur menjadi lebih lambat.
5. Keterbatasan Pendapatan Daerah
Kalteng Masuk 10 Provinsi Upaya Perbaikan dan Solusi
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pemerintah provinsi Kalteng tidak tinggal diam. Sugianto Sabran menyatakan bahwa pemerintah daerah kini tengah berupaya melakukan revitalisasi sistem perencanaan anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran. Langkah-langkah yang diambil antara lain:
Peningkatan Infrastruktur Digital – Pemerintah berencana untuk mempercepat implementasi teknologi digital dalam pengelolaan anggaran, sehingga proses administrasi dan alokasi dana dapat lebih transparan dan cepat.
Pelatihan SDM – Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan.
– Mengembangkan sektor-sektor ekonomi selain SDA, seperti pariwisata dan industri kreatif, untuk menciptakan sumber pendapatan baru yang dapat menopang APBD.
