MPP Singkawang Perkuat Layanan Publik, Wujudkan Kemudahan Bagi Warga
Info Singkawang- Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dengan menghadirkan sistem terpadu lintas instansi. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) bersama sejumlah instansi vertikal, BUMN, serta BUMD yang kini bergabung dalam Mall Pelayanan Publik (MPP) Singkawang.
Acara penandatanganan berlangsung di Ruang Bumi Bertuah, Kantor Wali Kota Singkawang, Selasa (2/9/2025). Hadir langsung Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, bersama jajaran pimpinan daerah dan perwakilan dari instansi terkait.
Baca Juga : Unjuk Rasa Damai di Singkawang, Aspirasi Disampaikan Lewat Dialog
Komitmen Layanan Publik yang Lebih Dekat dengan Warga
Dalam sambutannya, Wali Kota Tjhai Chui Mie menyebut kerja sama ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata komitmen pemerintah bersama seluruh mitra kerja untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat.
“MoU yang kita tandatangani bersama ini adalah perpanjangan komitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. MPP diharapkan bisa membantu masyarakat, termasuk pedagang dan petani, dengan jam layanan yang lebih fleksibel,” ujarnya.
Menurutnya, masih banyak warga yang terkendala waktu karena jam kerja mereka bersamaan dengan jam pelayanan kantor. Kehadiran MPP dengan sistem layanan terpadu diharapkan dapat menjawab persoalan tersebut.
Monitoring dan Evaluasi Rutin
Tjhai Chui Mie juga menekankan pentingnya promosi dan sosialisasi layanan MPP kepada masyarakat luas. Ia tidak ingin MPP hanya dikenal sebagai gedung semata, tetapi benar-benar difungsikan secara maksimal.
“Kita juga minta agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, minimal sebulan sekali. Hal ini penting agar layanan selalu relevan dan sesuai dengan kebutuhan warga,” tambahnya.
Reformasi Birokrasi Melalui Integrasi Layanan
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja (DPMTK) Kota Singkawang, Yasmalizar, menegaskan bahwa MPP merupakan bagian dari upaya besar reformasi birokrasi. Dengan menyatukan berbagai instansi di satu tempat, masyarakat tidak perlu lagi berpindah dari satu kantor ke kantor lain hanya untuk mengurus dokumen.
“Dengan bergabungnya berbagai instansi, layanan publik akan lebih transparan, efisien, dan terintegrasi. Ini sejalan dengan semangat pemerintah pusat dalam menghadirkan pelayanan yang berdaya saing,” ujarnya.
Instansi yang Tergabung di MPP Singkawang
Hingga saat ini, terdapat empat perangkat daerah yang sudah bergabung di MPP, yaitu:
-
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja (DPMTK)
-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
-
Dinas PUPR
-
Badan Pendapatan Daerah
Selain itu, 10 instansi vertikal, BUMN, dan BUMD juga telah resmi menjadi bagian dari layanan terpadu, di antaranya:
-
Kejaksaan Negeri Singkawang
-
Kantor Imigrasi Kelas I
-
Kantor Pajak Pratama
-
Pengadilan Agama
-
BPJS Kesehatan
-
BPJS Ketenagakerjaan
-
BNN Singkawang
-
UPT PPD Samsat
-
Bank BRI Cabang Singkawang
-
Bank Kalbar
Dengan komposisi ini, warga dapat mengurus berbagai keperluan—mulai dari KTP, paspor, hingga layanan perbankan dan jaminan sosial—dalam satu gedung yang sama.
Harapan Jadi Pusat Layanan Modern
Kehadiran MPP Singkawang diharapkan tidak hanya memudahkan urusan administrasi warga, tetapi juga menjadi simbol reformasi birokrasi dan modernisasi layanan publik. Pemkot optimistis, semakin banyak instansi yang bergabung, semakin kuat pula integrasi layanan yang dirasakan masyarakat.
“MPP ini kita harapkan menjadi pusat layanan terpadu yang benar-benar memberi manfaat nyata. Warga tidak hanya hemat waktu dan biaya, tapi juga mendapatkan kepastian hukum dan transparansi dalam setiap proses pelayanan,” pungkas Yasmalizar.
