Pemkot Singkawang Tingkatkan Kapasitas ASN Lewat Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa: Dorong Transparansi dan Digitalisasi
Info Singkawang- PemKot Singkawang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi aparatur sipil negara (ASN) di bidang pengadaan barang dan jasa, yang berlangsung di Kantor Wali Kota Singkawang pada Senin (4/8/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) ASN agar mampu menjalankan proses pengadaan secara lebih profesional, transparan, efisien, dan akuntabel, sesuai dengan tuntutan regulasi dan perkembangan teknologi terbaru.
Wali Kota: ASN Harus Siap, Tegas, dan Paham Aturan
Dalam sambutannya, Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, menegaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa bukanlah sekadar aktivitas administratif atau teknis, melainkan menyangkut tanggung jawab besar terhadap pembangunan daerah dan pelayanan publik.
“ASN harus memiliki kapasitas sekaligus integritas. Jangan ragu dalam mengambil keputusan, selama semua dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga berpesan agar seluruh peserta bimtek benar-benar mengikuti pelatihan ini secara serius, karena ilmu dan pemahaman yang diperoleh akan langsung berdampak pada kualitas pelayanan di lapangan.
“Jangan anggap ini formalitas. Ini bekal penting untuk menciptakan proses pengadaan yang bersih dan tepat sasaran,” tambahnya.
Baca Juga : Uji Coba CFD di Jalan Pangeran Diponegoro, Warga Diminta Tertib dan Patuhi Aturan
Fokus pada Regulasi Baru dan Transformasi Digital
Bimtek kali ini memberikan penekanan khusus pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025, yang menggantikan Perpres 16 Tahun 2018 sebagai landasan hukum terbaru dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Regulasi baru ini menyesuaikan proses pengadaan dengan dinamika terkini, terutama dalam hal efisiensi, penggunaan teknologi, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Tak hanya itu, kegiatan ini juga menyoroti penerapan E-Katalog versi 6, sistem katalog elektronik yang kini menjadi tulang punggung dalam proses belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah.
“Melalui sistem e-katalog terbaru, pemerintah dituntut untuk lebih cepat menyerap anggaran sekaligus memastikan penggunaan anggaran berjalan akuntabel dan efisien,” jelas Rindar Prihartono, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Singkawang.
Digitalisasi Pengadaan: Efisiensi Tanpa Mengorbankan Transparansi
Menurut Rindar, transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mutlak di era sekarang. Oleh karena itu, ASN harus mampu beradaptasi dengan sistem digital, memahami regulasi yang berlaku, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dalam setiap tahap pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pengawasan pelaksanaan.
“Kita tidak hanya bicara soal penggunaan aplikasi, tapi tentang bagaimana ASN bisa bersikap profesional, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi integritas,” ujar Rindar.
Ia menambahkan, optimalisasi belanja pemerintah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana SDM pengelola pengadaan mampu menghindari praktik penyimpangan, serta memastikan proses yang dijalankan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Membangun ASN Berkualitas demi Singkawang yang Lebih Baik
Pelatihan ini diharapkan mampu melahirkan ASN yang andal dan berdaya saing, yang tidak hanya menguasai aturan dan teknologi, tetapi juga mampu menjadi pelayan publik yang jujur dan bertanggung jawab.
Dengan semangat reformasi birokrasi dan transformasi digital, Pemerintah Kota Singkawang ingin memastikan bahwa setiap rupiah belanja pemerintah memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Kesimpulan:
Bimtek ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah nyata untuk menciptakan sistem pengadaan yang modern, transparan, dan efisien. Pemerintah Kota Singkawang optimis bahwa dengan SDM ASN yang kompeten dan berintegritas, kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah bisa tercapai secara berkelanjutan.
