Info Singkawang – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyuarakan keprihatinan terhadap turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan, khususnya sawit. Padahal, Kalbar merupakan salah satu produsen Crude Palm Oil (CPO) terbesar nasional.
Pernyataan ini disampaikan Norsan dalam Rapat Koordinasi Gubernur Daerah Penghasil Sumber Daya Alam (SDA) yang digelar di Borneo Ballroom, Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (9/7/2025).
“Kalbar memiliki lebih dari 6 juta hektare perkebunan sawit. Namun, DBH yang diterima daerah hanya sekitar Rp10 miliar tahun ini, turun dari Rp24 miliar tahun lalu. Ini tidak sebanding dan jauh dari proporsional,” tegas Norsan.
Ia menekankan pentingnya keadilan fiskal bagi daerah-daerah penghasil SDA seperti Kalbar, Kaltim, dan Jambi. “Ketimpangan ini harus dikoreksi bersama. Suara kolektif akan lebih kuat untuk mendorong perubahan kebijakan di tingkat nasional,” ujarnya.
DBH Sawit Anjlok, Kalbar Hanya Dapat Rp10 Miliar dari Perkebunan 6 Juta Hektare
Forum tersebut diprakarsai Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, dan turut dihadiri Gubernur Jambi yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Momentum ini disebut Norsan sebagai langkah strategis memperkuat lobi kepada pemerintah pusat.
Baca Juga : Miss World Opal Suchata Beri Motivasi Finalis Miss Indonesia 2025: “Jangan Minder, Semua Unik”
“Jangan sampai perjuangan seperti ini hanya berhenti di forum. Kita butuh rekomendasi konkret yang bisa langsung sampai ke Presiden,” tegasnya.
Lebih jauh, Norsan mengkritisi porsi DBH sawit yang diterima Kalbar, yang hanya berkisar di bawah empat persen meski menjadi lumbung CPO nasional kedua setelah Riau. Ia menilai sistem pembagian DBH saat ini tidak mencerminkan kontribusi nyata daerah terhadap perekonomian nasional.
“Ini bukan sekadar persoalan angka. Tapi menyangkut keadilan dan pengakuan atas peran strategis daerah dalam menyuplai kebutuhan nasional,” tambahnya.
Norsan berharap forum ini menghasilkan kesepakatan bersama antar-gubernur untuk memperjuangkan revisi skema DBH nasional yang lebih adil, transparan, dan proporsional.
“Kalau kita bersatu, suara kita akan lebih nyaring dan tidak mudah diabaikan. Ini bukan hanya perjuangan Kalbar, tapi semua daerah penghasil SDA,” tutupnya.
